IRONISME DANAU TOBA; FESTIVAL DI TENGAH BENCANA

Cobalah berkunjung ke kampung-kampung yang tersebar di Kawasan Danau Toba (KDT). Dengarlah keluhan masyarakat. Serta saksikan sendiri, betapa ironisnya kehidupan masyarakat yang tinggal di KDT. Secara ekonomi kehidupan mereka semakin hari kian memburuk. Sudah pasti, karena alamnya tidak lagi menghasilkan apa-apa.

Ekosistemnya telah dirusak.

Kehadiran perusahaan raksasa selama ini hanya mengeksploitasi alam Danau Toba. Coba kita hitung sendiri, ada berapa banyak perusahaan yang tersebar di KDT itu. Masing-masing punya wilayah eksploitasi sendiri.

Perusakan itu terjadi sistematis. Dari hulu ke hilir. Unsur-unsur kehidupan dijarah habis-habisan. Hutannya, danaunya, udaranya.

Padahal jika sumber daya alam itu diolah secara ekologis, bukan berarti negara langsung miskin. Tetapi karena keserakahan dan tak tahu diri, sumber daya alam itu pun diambil tanpa ada feed back nyata bagi masyarakatnya.

Kemana Pajak dan CSR itu Mengalir? Seorang teman pernah bercerita, seandainya 1 persen saja dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Danau Toba itu, diberikan kepada masyarakat, secara ekonomi masyarakat di Kawasan Danau Toba itu sudah bisa hidup layak. Analisanya bukan tanpa perhitungan. Ia mencontohkan, salah satunya PT Inalum.

Bahkan dari kalkulasinya, jika 1 persen saja keuntungan PT Inalum diberikan kepada masyarakat, ekonomi mereka sudah selamat. Tapi kita tak pernah tahu kemana saja pajak air PT Inalum itu beredar.

Belum lagi CSR dari perusahaan-perusahaan lain. Mestinya jika pemerintah transparan dan tak serakah, dana-dana itu bisa digunakan untuk kepentingan publik yang tinggal di KDT, misalnya memperbaiki jalan dan melengkapi infrastuktur publik.

Kenyataannya, sampai saat ini masyarakat harus bertarung dengan tandusnya tanah. Menanami tanaman mereka di atas batu-batu. Menyiraminya dengan airmata. Coba kita lihat, berapa banyak kampung di KDT yang tidak memiliki pusat kesehatan.

Berapa banyak yang tidak mempunyai sekolah. Bahkan yang lebih ironis, ada beberapa kampung di Humbahas, yang sampai saat ini, belum juga dialiri listrik! Ironis mengingat Humbahas, tepatnya Bakkara adalah penyumbang terbesar debit air bagi Danau Toba, yang oleh PT Inalum dikelola menjadi energi pembangkit listrik.

Sebaliknya, berapa banyak hutan di Humbahas yang dihabisi oleh PT TPL. Kini setelah hutan-hutan kemenyan mulai habis, para investor pun melirik potensi tambang yang dimiliki daerah “matahari terbenam” ini.

Tidak heran, jika kini perubahan radikal mulai berlangsung dalam masyarakat. Secara umum perubahan itu terjadi secara merata oleh masyarakat yang tinggal di persekitaran Danau Toba. Ongkos sosial inilah yang tidak pernah dihitung.

Sebagai Batak, saya merasakan sendiri perubahan itu secara langsung. Pola masyarakat berubah.
Semula komunal dengan nilai-nilai sosial yang mengikatnya, kini menjadi individualis-materialis. Saya tak ingin mengetengahkan fakta-fakta, sebab perubahan itu sudah begitu terasa.

Tergerusnya Peradaban Industrialisasi menyebabkan masyarakat menjadi pragmatis. Tidak lagi bersifat komunal-kekeluargaan dan arif membaca alam. Masyarakat tidak lagi mengacuhkan nilai- nilai kebudayaan yang dimiliki.

Sementara pemerintah tanpa merasa bersalah dan dengan “genit” menggadang-gadang produk-produk kebudayaan itu kesana kemari.

Padahal kita tahu, kenyataannya telah berbeda. Masyarakat sudah kehilangan rasa percaya diri dengan budayanya itu. Masyarakat bosan karena selama ini selalu menjadi objek. Menjadi barang dagangan.

Dan kini ia mulai mencoba menjadi pelaku. Tidak heran jika sekarang ini banyak perusak-perusak lingkungan yang dimotori oleh putera daerah sendiri, seperti yang sudah diperlihatkan dengan sangat nyata, salah satunya oleh PT GDS.

Sebenarnya bukan soal ekonomi yang membuat perubahan sosial masyarakat itu, tetapi lebih karena ketimpangan dan konglomerasi yang terjadi.

Buktinya, jauh sebelum industri-industri itu bermunculan di Danau Toba, masyarakat justru hidup sejahtera dan tahu memanfaatkan alamnya dengan bijak. Selain itu, kehadiran perusahaan- perusahaan itu, selama ini toh tidak berhasil mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Malah justru menciptakan konflik.

Fakta itu dapat dilihat dari berbagai indikasi. Misalnya, sebelum perusahaan-perusahaan itu berdiri di KDT, hampir tidak pernah terdengar ada konflik di masyarakat. Jarang kita tahu ada masyarakat yang kelaparan atau sampai membunuh karena urusan utang-piutang.

Namun kini semuanya terjadi. Bahkan di dataran tinggi Sianjur Mula-mula, tepat di bawah Tele, mengalami kebanjiran. Longsor di sepanjang pebukitan Samosir. Kita pun belum lupa kasus Sabulan, beberapa tahun lalu, yang tanahnya sampai terbelah.

Demikian juga dengan masyarakatnya. Motif-motif kejahatan yang variatif makin bermunculan di KDT. Hal itu terjadi salah satunya karena sangsi sosial tak lagi diindahkan.

Kekuatan lembaga adat digeser oleh intrik politik dan kekuasaan. Bahkan spiritual yang mendasari peradaban masyarakat juga ikut tergerus oleh dominasi kapitalis. Masyarakat Batak yang dikenal peka lingkungan dan patuh terhadap hukum alam, kini tinggal cerita.

Kenapa persoalan-persoalan mendasar ini yang tidak menjadi fokus pemerintah. Mengapa justru menggelar kegiatan-kegiatan yang tak substansif? Kenapa semua kita jadi gila pesta? (habis)

sumber : Forum Hijau Indonesia